Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara Pimpin Sidang Paripurna MoU KUA PPAS TA 2026

Bogor, Laraspost - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara memimpin rapat paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan (MoU) KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2026, di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Jumat (15/08/2025).

Adapun urutan susunan acara rapat adalah sebagai berikut,

Pembukaan

Pembacaan Laporan Pimpinan Badan Anggaran DPRD.

Pendapat Akhir Fraksi-fraksi.

Permintaan Persetujuan Anggota DPRD Secara Lisan Oleh Pimpinan Rapat Paripurna.Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026.Pendapat Akhir Bupati Bogor.Pembacaan Doa. Penutup

Pada acara tersebut, nota kesepakatan ditandatangani oleh Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, S.E. dan dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara.

Sewaktu sesi penyampaian pendapat akhir bupati Bogor, Ade Ruhandi mengucapkan terima kasih kepada badan anggaran, ketua, serta anggota DPRD Kabupaten Bogor.

“Melalui kesepakatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada badan anggaran dprd kabupaten Bogor yang telah bekerja selama dalam perubahan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 sehingga proses penandatanganan dapat dilaksanakan hari ini,”ucap Ade Ruhandi.

“Nota Kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2026 telah memuat berbagai kebijakan pembangunan dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) tahun 2026, seluruh kebijakan diimplementasikan dalam belanja daerah yang diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah, pemerintah kabupaten Bogor bersama DPRD terus berkomitmen untuk memprioritaskan alokasi anggaran pada program yang berkaitan langsung dengan urusan pemerintah, dibandingkan dengan alokasi anggaran penunjang. Adapun thema pembangunan kabupaten Bogor tahun anggaran 2026 adalah penguatan data digital dan pelayanan publik, dimana thema ini diturunkan 7 prioritas pembangunan daerah, yaitu:

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari kkn.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pemerataan akses infrastruktur pelayanan data.

Penguatan tata kelola lingkungan hidup.

Pembangunan sumber daya manusia.

Penurunan kemiskinan.

Pemenuhan hak serta perlindungan bagi penyandang disabilitas.

Dalam mendukung pencapaian pembangunan tersebut, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas penataan ruang, mengurangi kesenjangan wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis ‘circular economy’ serta menurunkan indeks risiko bencana di wilayah kabupaten Bogor,” ujar Ade Ruhandi menyampaikan pendapatnya. (vid)